Inflasi dan Kebijakan Pemerintah

A.    PENDAHULUAN

Inflasi adalah suatu peristiwa ekonomi yang ketika harga barang naik secara umum atau bersama-sama dan berlangsung secara terus-menerus. Inflasi juga menunjukan gejala menurunnya nilai uang rupiah terhadap barang dan jasa. Dengan peningkatan tingkat harga secara umum maka masyarakat cuma dapat membeli barang dalam jumlah yang lebih kurang dibandingkan dengan pembelian sebelum terjadinya kenaikan harga akan suatu barang tersebut. Oleh karena itu, inflasi mencerminkan penurunan dalam kuasa beli uang.[1]

Inflasi yang terjadi dalam suatu negara dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui banyak atau tidaknya uang yang beredar dalam masyarakat karena biasanya jika harga barang naik secara terus-menerus dan secara umum di masyarakat maka dikatan sebagai inflasi. Tetapi tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi karena kadang harga akan suatu barang ada yang mengalami kenaikan harga dalam waktu yang relative singkat. Seperti yang kita ketahui bahwa suatu hal dapat dikatakan sebagai inflasi jika proses kenaikan harga naik secara terus-menerus dan dapat memberikan suatu pengaruh bagi kestabilan perekonomian. Inflasi dapat menyebabkan perubahan yang sangat luas terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Inflasi mencerminkan stabilitas harga, semakin rendah nilai suatu inflasi berarti semakin besar adanya kecenderungan ke arah stabilitas harga. Namun masalah inflasi tidak hanya berkaitan dengan melonjaknya harga suatu barang dan jasa. Inflasi juga sangat berkaitan dengan purchasing power atau daya beli dari masyarakat.

 Tingkat inflasi yang tinggi akan menurunkan daya beli masyarakat akan suatu produk. Untuk bisa bertahan pada tingkat daya beli seperti sebelumnya, para pekerja atau masyarakat harus mendapatkan gaji paling tidak sebesar tingkat inflasi. Kalau tidak, rakyat tidak lagi mampu membeli barang-barang yang diproduksi. Jika barang-barang yang diproduksi tidak ada yang membeli maka akan banyak perusahaan yang berkurang keuntungannya. Sehingga hal ini dapat mendorong perusahaann untuk mengurangi tenaga kerja atau buruh  dengan mem-PHK para buruh. Terkadang inflasi juga memberikan kesan dalam sebuah perekonomian yaitu munculnya dampak positif dan negatif. Karena hal inilah maka pengendalian laju inflasi adalah penting dalam rangka mengendalikan angka pengangguran ataupun dampak lain yang dapat mengganggu kestabilan ekonomi. Mengingat pentingnya pengendalian maka sejak tahun 1990-an berbagai negara mulai menerapkan kebijakan inflation targeting yang bertujuan untuk membentuk dan mengarahkan ekspektasi masyarakat kepada tingkat inflasi yang rendah sebagai target dan memberikan pedoman kepada pelaku pasar (baik konsumen maupun produsen) dan para pembuat kebijakan untuk ikut mewujudkan target inflasi. [2] Faktor yang lebih penting dalam penentuan pengeluaran pemerintah adalah tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah. Pemerintah sangat penting peranannya dalam perekonomian. Kegiatannya dapat memanipulasi atau mengatur kegiatan perekonomian ke arah yang di inginkan. Adapun tujuan penting dari kegiatan pemerintah yaitu mengatasi masalah-masalah inflasi ataupun masalah lain yang terdapat dalam perekonomian suatu negara. Maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi berbagai masalah tersebut yaitu kebijakan moneter ataupun kebijakan fiskal.

B.     PENYEBAB TERJADINYA INFLASI DALAM PEREKONOMIAN

Seiring dengan berjalannya perkembangan zaman disuatu negara maka semakin banyak  perubahan dan masalah yang terjadi di suatu negara itu. Seperti yang dirasakan sekarang ini, jumlah uang yang beredar  dimasyarakat semakin banyak sehingga menyebabkan terjadinya kenaikan harga secara terus menerus atau secara umum akan barang yang di namakan dengan inflasi.  Inflasi sangat rentan terjadi  dimasyarakat. Menurut penyebabnya inflasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut :

1. Inflasi tarikan permintaan (demand pull inflation)

Inflasi permintaan berpuncak karena ketidak seimbangan antara jumlah permintaan dengan jumlah penawaran barang. Jika terjadi jumlah peningkatan permintaan yang tinggi dengan jumlah penawaran, maka inflasi akan terjadi. Keadaan ini terjadi apabila peningkatan permintaan berlaku pada masa pada masa ekonomi negara yang berada pada tingkat guna tenaga penuh, dimana baruh bekerja dengan cepat guna menampung permintaan yang melambung besar. Inflasi ini terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan sehingga terjadi perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi. Meningkatnya permintaan terhadap faktor produksi itu kemudian menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Jadi, inflasi ini terjadi karena suatu kenaikan dalam permintaan total yang sewaktu-waktu perekonomian bisa berada dalam situasi atau keadaan  full employment. [3]

Permintaan masyarakat akan suatu produk atau barang yang sangat banyak menyebabkan suatu perusahaan memproduksi barang yang banyak pula tentu dengan menaikan harga produksi  yang cukup tinggi dibandingkan dengan harga sebelumnya. Dan juga inflasi ini bisa di sebabkan oleh permintaan yang berlebihan akan suatu produk  dipasar sertamembanjirnya likuiditas di pasar juga disebabkan oleh kemampuan bank sentral dalam mengatur peredaran jumlah uang, kebijakan suku bunga bank sentral, sampai dengan aksi spekulasi yang terjadi di sektor industri keuangan

2.      Inflasi desakan biaya (cost push inflation)

Inflasi desakan biaya terjadi akibat meningkatnya biaya produksi (input) sehingga mengakibatkan harga produk-produk (output) yang dihasilkan ikut naik. Seperti harga bahan baku, bahan bakar, ataupun upah pekerja didalam suatu perusahaan mengalami kenaikan. Naiknya biaya produksi mendorong perusahaan untuk mengurangi jumlah barang yang di tawarkan. Akibatnya, penawaran secara agregat berkurang dan tingkat harga secara umum menjadi naik. Kenaikan biaya produksi ini di pengaruhi oleh berbagai faktor yaitu karena adanya peningkatan harga komoditi yang diatur oleh pemerintah, dan juga karena menurunya nilai tukar uang yang di sebabkan karena banyaknya uang yang beredar di masyarakat. dan juga karena kenaikan atau peningkatan tingkat pendapatan jagi atau upah. Pendapatan yang tinggi kecendrungan seseorang untuk berbelanja misalnya pegawai-pegawai yang sudah menjadi PNS sehingga membuat perusahaan menaikan harga barang yang di tawarkan kepada produsen terutama bagi usaha-usaha swasta karena banyaknya pemintaan dalam sebuah ekonomi. Biasanya, peningkatan pendapatan pembeli terjadi ketika ekonomi mengalami pertumbuhan yang tinggi. Naiknya semua biaya produksi menyababkan sebuah perusahaan menjual barang dengan harga yang relatif tinggi dari penjualan sebelumnya.

 Inflasi dorongan biaya ini biasanya menyebabkan penawaran agregat berkurang naiknya biaya produksi disebabkan oleh naiknya harga input pokok. Misalnya kenaikan upah minimum provinsi (UPM) dan BBM akan menyebabkan biaya produk barang output sektor industri menjadi mahal, sehingga mengurangi penawaran agregat, sehingga inflasi akan disertai kontraksi ekonomi, sehingga jumlah output (PDB) menjadi lebih kecil.

 Ada juga beberapa hal lain yang dapat mempengaruhi terjadinya inflasi yaitu peningkatan inflasi diimfor yaitu adanya peningkatan harga diluar negeri. Dimana  dalam sebuah negara melalui import terjadi kenaikan harga maka akan memberikan kesan kepada harga dalam negeri. Dan juga bisa disebabkan karena penurunan kadar pertukaran uang.

C.     DAMPAK INFLASI BAGI PEREKONOMIAN SUATU NEGARA

Setiap masalah yang terjadi disuatu negara pasti memberikan dampak bagi suatu negara itu baik dari segi positif dan negatifnya. Begitu juga dengan inflasi, dampak dari inflasi itu tergantung pada tingkat inflasi yang terjadi yaitu parah atau tidaknya. Apabila inflasi itu ringan, maka akan memberikan dampak yang baik atau positif bagi masyarakat dalam arti dapat mendorong perekonomian masyarakat menjadi lebih baik dimana masyarakat dapat meningkatkan pendapatan nasional, dan membuat orang menjadi semangat untuk menabung, bekerja, ataupun melakukan infestasi karena semakin mereka merasa jika semakin banyak mereka bekerja semakin banyak uang yang akan mereka dapat untuk kebutuhan hidupnya. Sebaliknya jika inflasi itu termaksud inflasi parah atau inflasi tinggi maka akan menimbulkan atau menyebabkan berbagai masalah sosial, bahkan keadaan perekonomian menjadi kacau dan terjadi ketidak stabilan ekonomi. Terjadinya inflasi ini bisa membuat masyarakat menjadi merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.

Adapun berbagai masalah sosial yang muncul dari inflasi yang tinggi adalah[4]:

1.      Menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat

Dimana tingkat kesejahteraan masyarakat ini dapat diukur dengan tingkat daya beli masyarakat akan suatu barang sehingga mempengaruhi pendapatan yang diperoleh. Inflasi menyebabkan daya beli pendapatan yang semakin rendah, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan kecil dan tetap. Misalnya seorang yang berpenghasilan rendah maka orang tersebut tidak dapat menyesuaikan antara penghasilan atau pendapatannya dengan laju inflasi. tingkat harga akan suatu barang yang dari waktu kewaktu semakin tinggi. Maka makin tinggi tingkat inflasi, maka makin cepat penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.

2.      Makin buruknya distribusi pendapatan

Dimana karena banyaknya kebutuhan masyarakat yang semakin banyak diiringi juga dengan semakin tinggi harga akan suatu barang maka akan menyababkan ketidak stabilan bagi msyarakat antara pendapatan dengan kebutuhan yang harganya semakin meningkat secara terus menerus. Dampak buruknya inflasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dihindari jika pertumbuhan tingkat pendapatan lebih tinggi dari tingkat inflasi. Misalnya jika tingkat inflasi mencapai angka 20% pertahun, maka pertumbuhan tingkat pendapatan harus lebih besar dari 20% per tahun. Tetapi dilihat dari pendapatan riil masyarakat semakin memburuk.

3.      Terganggunya stabilitas ekonomi

Stabilitas ekonomi secara sederhana yaitu sangat kecilnya tindakan spekulasi dalam perekonomian. Dimana produsen memproduksi barang pada kapasitas optimal, dan konsumen memakai barang dan jasa secara optimal sesuai dengan kebutuhan mereka. Kondisi ini mulai terganggu bila inflasi yang relatif tinggi terjadi. Inflasi mengganggu kestabilan ekonomi dengan merusak perkiraan tentang masa depan para pelaku ekonomi. Inflasi yang kronis atau besar menumbuhkan perkiraan bahwa harga-harga akan suatu barang dan jasa akan terus mengalami kenaikan. Karena makin tingginya nilai atau harga suatu barang dan jasa maka penawaran akan barang dan jasa itu akan berkurang. Akibatnya, akibatnya kelebihan permintaan membesar dan mempercepat laju inflasi. Dengan handirnya kondisi ini maka tentu saja kondisi ekonomi akan menjadi semakin memburuk.

Jadi secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara. Serta mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidak stabilan ekonomi, serta merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

D.    INTERVENSI PEMERINTAH DALAM MENGATASI INFLASI

1.      Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar. Penyebab inflasi diantara jumlah uang yang beredar terlalu banyak sehingga dengan kebijakan ini diharapkan jumlah uang yang beredar dapat dikurangi menuju kondisi normal.

Kebijakan moneter dapat dilakukan melalui instrument-instrumen berikut:

a.        Politik diskonto (Politik uang ketat)

Dimana bank menaikkan suku bunga sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.Kebijakan diskonto dilakukan dengan menaikkan tingkat bunga sehingga mengurangi keinginan badan-badan pemberi kredit untuk mengeluarkan pinjaman guna memenuhi permintaan pinjaman dari masyarakat. Akibatnya, jumlah kredit yang dikeluarkan oleh badan-badan kredit akan berkurang, yang pada akhirnya mengurangi tekanan inflasi.

b.      Politik pasar terbuka

Dalam keadaan seperti ini bank sentral menjual obligasi atau surat berharga ke pasar modal untuk menyerap uang dari masyarakat dan dengan menjual surat berharga bank sentral dapat menekan perkembangan jumlah uang beredar sehingga jumlah uang beredar dapat dikurangi dan laju inflasi dapat lebih rendah.Operasi pasar terbuka (open market operation), biasa disebut dengan kebijakan uang ketat (tight money policy), dilakukan dengan menjual surat-surat berharga, seperti obligasi negara, kepada masyarakat dan bank-bank. Akibatnya, jumlah uang beredar di masyarakat dan pemberian kredit oleh badan-badan kredit (bank) berkurang, yang pada akhirnya dapat mengurangi tekanan inflasi.

c.       Peningkatan cash ratio

Kebijakan persediaan kas artinya cadangan yang diwajibkan oleh Bank Sentral kepada bank-bank umum yang besarnya tergantung kepada keputusan dari bank sentral/pemerintah. Dengan jalan menaikan perbandingan antara uang yang beredar dengan uang yang mengendap di dalam kas mengakibatkan kemampuan bank untuk menciptakan kredit berkurang sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang. Menaikkan cadangan uang kas yang ada di bank sehingga jumlah uang bank yang dapat dipinjamkan kepada debitur/masyarakat menjadi berkurang. Hal ini berarti dapat mengurangi jumlah uang yang beredar.

2.       Kebijakan Fiskal                                            

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang berhubugan dengan finansial pemerintah. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam perpajakan dan pengeluaran pemerintah atau anggaran untuk memengaruhi pengeluaran agregat. Kebijakan fiskal dapat dilakukan melalui instrument berikut:

a.        Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian bisa dikendalikan. Pemerintah tidak menambah pengeluarannya agar anggaran tidak defisit.

b.       Menaikkan pajak. Dengan menaikkan pajak, konsumen akan mengurangi jumlah konsumsinya karena sebagian pendapatannya untuk membayar pajak. Dan juga akan mengakibatkan penerimaan uang masyarakat berkurang dan ini berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun, dan tentunya permintaan akan barang dan jasa yang bersifat konsumtif tentunya berkurang.

3.      Kebijakan Non Moneter

Kebijakan nom moneter adalah kebijakan yang tidak berhubungan dengan finansial pemerintah maupun jumla uang yang beredar, cara ini merupakan langkah alternatif untuk mengatasi inflasi. Kebijakan non moneter dapat dilakukan melalui instrument berikut:

a.        Mendorong agar pengusaha menaikkan hasil produksinya. Cara ini cukup efektif mengingat inflasi disebabkan oleh kenaikan jumlah barang konsumsi tidak seimbang dengan jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu pemerintah membuat prioritas produksi atau memberi bantuan (subsidi) kepada sektor produksi bahan bakar, produksi beras.

b.      Menekan tingkat upah. Dimana dini tingkat upah atau gaji yang di berikan kepada kaum buruh harus stabil, dalam pengertian bahwa upah tidak sering dinaikan karena kenaikan yang relatif sering dilakukan akan dapat meningkatkan daya beli dan pada akhirnya akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang secara keseluruhan dan pada akhirnya akan menimbulkan inflasi.

c.       Pemerintah melakukan pengawasan harga dan sekaligus menetapkan harga maksimal.

d.      Pemerintah melakukan distribusi secara langsung.

Dimaksudkan disini agar harga tidak terjadi kenaikan, hal ini seperti yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan harga tertinggi (harga eceran tertinggi/HET). Pengendalian harga yang baik tidak akan berhasil tanpa ada pengawasan. Pengawasan yang tidak baik biasanya akan menimbulkan pasar gelap. Untuk menghindari pasar gelap maka distribusi barang harus dapat dilakukan dengan lancar, seperti yang dilakukan pemerintah melalui Bulog atau KUD.

Penanggulangan inflasi yang sangat parah (hyper inflation) ditempuh dengan cara melakukan sneering (pemotongan nilai mata uang).Sanering berasal dari bahasa Belanda yang berarti penyehatan, pembersihan, reorganisasi. Kebijakan sanering antara lain:

a.        Penurunan nilai uang

 Pembekuan sebagian simpanan pada bank–bank dengan ketentuan bahwa simpanan yang dibekukan akan diganti menjadi simpanan jangka panjang oleh pemerintah. Senering ini pernah dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1960-an pada saat inflasi mencapai 650%. Pemerintah memotong nilai mata uang pecahan Rp. 1.000,00 menjadi Rp. 1,00.

b.      Kebijakan yang berkaitan dengan output.

Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijakan penurunan bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang di dalam negeri cenderung menurunkan harga.

c.        Kebijakan penentuan harga dan indexing. Ini dilakukan dengan penentuan ceiling price.

d.      Devaluasi adalah penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Jika hal tersebut terjadi biasanya pemerintah melakukan intervensi agar nilai mata uang dalam negeri tetap stabil. Istilah devaluasi lebih sering dikaitkan dengan menurunnya nilai uang satu negara terhadap nilai mata uang asing. Devaluasi juga merujuk kepada kebijakan pemerintah menurunkan nilai mata uang sendiri terhadap.

Berbagai upaya lain juga dilakukan pemerintah untuk mengatasi inflasi agar tidak berkelanjutan karena jina inflasi terjadi dalam waktu yang lama maka bisa menyebabkan banyaknya angka pengangguran yang terjadi di suatu negara. Adapun kebijakan lain yang dilakukan pemerintah yaitu:

1.      Kebijakan segi penawaran

Kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan, sehingga barang dan jasa yang ditawarkan lebih banyak dan lebih murah. Contohnya pemerintah memberikan bantuan subsidi kepada pengusaha kecil menengah.

2.       Kebijakan Energi

Kebijakan energi adalah kebijakan dalam menggunakan energi seefisien dan seoptimal mungkin yang didalamnya terdapat usaha penghematan energi. Misalnya kebijakan konfersi minyak tanah ke gas LPG guna penghematan penggunaan bahan bakar minyak oleh masyarakat.

3.      Kebijakan Penetapan Harga

Kebijakan penetapan harga adalah kebijakan dalam menentukan harga-harga pada tingkat tertentu pada komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya penetapan tarif dasar listrik oleh pemerintah.

4.      Kebijakan Neraca Pembayaran

Kebijakan ini merupakan kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk memantau keadaan neraca pembayaran guna memengaruhi nilai tukar. Contohnya larangan impor atau kuota produk tertentu dilakukan guna melindungi para pengusaha lokal dari serbuan produk asing. [5]

E.     KESIMPULAN

inflasi merupakan proses kenaikan harga secara terus-menerus dan dapat memberikan suatu pengaruh bagi kestabilan perekonomian. Inflasi dapat menyebabkan perubahan yang sangat luas terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Inflasi mencerminkan stabilitas harga, semakin rendah nilai suatu inflasi berarti semakin besar adanya kecenderungan ke arah stabilitas harga.

Inflasi yang terjadi di berbagai negara memberikan dampak yang sangat besar bagi warga negaranya yaitu memningkatkan kesenjangan ekonomi, mengurangi daya saing barang ekspor karena harga barang mahal, meningkatnya kegiatan spekulatif, menurunnya daya beli masyarakat, menimbulkan ketidak pastian ekonomi atau perekonomian yang tidak stabil, dan mengurangi tingkat investasi. Terjadinya inflasi ini bisa membuat masyarakat menjadi merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.

Masalah-masalah ekonomi yang sering terjadi di suatu negara harus bisa di kendalikan karena kesejahteraan masyarakat maupun kestabilan ekonomi sangat teganggu. Kita tidak bisa mendindari akan adanya inflasi tinggal bagaimana pemerintah ataupun bank sentral mengatur jumlah uang yang beredar agar tidak berlebihan. Memang untuk mengendalikan inflasi ini tidak mudah, tetapi pengendalian sangat perlu. Maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi disuatu negara terutama inflasi yaitu kebijakan moneter, kebijakan fiscal, dan kebijakan non moneter. Kebijakan moneter disini adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar. Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang berhubugan dengan finansial pemerintah. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam perpajakan dan pengeluaran pemerintah atau anggaran untuk memengaruhi pengeluaran agregat. selain kebijakan itu ada juga Kebijakan nom moneter dimana kebijakan ini merupakan kebijakan yang tidak berhubungan dengan finansial pemerintah maupun jumla uang yang beredar, cara ini merupakan langkah alternatif untuk mengatasi inflasi.

DAFTAR PUSTAKA

Rahardja Pratama dan Manurung Mandala, 2008. Pengantar ilmu ekonomi. Fakultas ekonomi universitas Indonesia. Surabaya.

Putri Julaiha. 2011. Hubungan pengangguran dan inflasi. Terdapat padahttp://wordpress.com/2011/03/22/hubungan-pengangguran-dan-inflasi-di-indonesia. Diakses pada tanggal 14 November 2012

Putra. 2012. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi makro. Terdapat pada http://blogspot.com kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi makro. Di akses pada tanggal 14 November 2012.

---

[1] Rahardja Pratama dan Manurung Mandala, 2008. Pengantar ilmu ekonomi. Fakultas ekonomi universitas Indonesia. Surabaya.

[2] Rahardja Pratama dan Manurung Mandala, 2008. Pengantar ilmu ekonomi. Fakultas ekonomi universitas Indonesia. Surabaya.

[3] Putri Julaiha. 2011. Hubungan pengangguran dan inflasi. Terdapat padahttp://wordpress.com/2011/03/22/hubungan-pengangguran-dan-inflasi-di-indonesia. Diakses pada tanggal 30 oktober 2012

[4]  Rahardja Pratama dan Manurung Mandala, 2008. Pengantar ilmu ekonomi. Fakultas ekonomi universitas Indonesia. Surabaya.

[5] Putra. 2012. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi makro. Terdapat padahttp://blogspot.com kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi makro. Di akses pada tanggal 30 oktober.